Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kantah se Jatim Akan Diawasi Langsung oleh Ketua DPW GNPK Jatim demi Transparansi

​SURABAYA, bebas.co.id,

Menjelang Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026, Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPW GNPK) Jawa Timur memperkuat langkahnya dalam mengawal pembenahan layanan pertanahan. Selain merancang survei kepuasan masyarakat, GNPK Jatim memastikan pengawasan ketat terhadap kinerja Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur.

​Ketua DPW GNPK Jatim, Rizky Putra Yudhapradana, S.H., menyampaikan bahwa pihak internalnya akan segera membangun sinergi lintas lembaga demi memperkuat legitimasi dan akurasi pelaksanaan survei.

​”Dalam waktu dekat, kami dari DPW GNPK Jatim akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Ombudsman RI. Langkah ini sangat krusial agar seluruh mekanisme dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang kami jalankan memiliki acuan pengawasan standar pelayanan publik yang kuat, obyektif, serta terjaga independensinya,” ujar Rizky Putra Yudhapradana.

​Tak hanya mengandalkan struktur tim di daerah, Rizky menegaskan komitmennya untuk mengawal secara rinci jalannya pengumpulan data di tiap lokasi.

​”Saya tidak hanya menyerahkan proses ini kepada tim di daerah, tetapi saya sendiri yang akan turun langsung memantau dan mengawasi setiap pengambilan sampel survei di seluruh Kantor Pertanahan se-Jawa Timur. Hal ini demi memastikan bahwa data yang diambil di lapangan benar-benar transparan dan mencerminkan suara nyata dari masyarakat,” tegasnya.
​Ia juga menekankan keterbukaan penuh atas temuan yang didapat dari lapangan nantinya tanpa ada perombakan hasil.

​”Kami berjanji dan berkomitmen penuh untuk menyajikan data hasil survei ini secara jujur, objektif, dan apa adanya. Tidak ada yang akan kami tutup-tutupi atau manipulasi, karena keterbukaan informasi adalah kunci utama dalam perbaikan layanan publik,” tambahnya.

​Melalui pengawasan melekat dan transparansi data ini, DPW GNPK Jatim berharap langkah evaluasi ini memberikan dampak positif bagi pembenahan sistem birokrasi pertanahan di wilayah Jawa Timur.

​”Inisiatif dan pengawasan ketat ini kami lakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai pelecut semangat bagi seluruh Kantah di Jawa Timur agar dapat bekerja lebih profesional, efektif, dan efisien, terutama dalam menyelesaikan berbagai tunggakan layanan pertanahan yang dinantikan oleh masyarakat,” tutup Rizky. (Hr)