Sambut Kakanwil BPN Jatim Baru, GNPK Jatim Siap Bawa Isu Berkas HGB Mandek

SURABAYA, Bebas.co.id,

Beralihnya tongkat komando Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian ATR/BPN Jawa Timur kepada Muhammad Naim membawa harapan baru, sekaligus tantangan berat. Menyikapi mencuatnya keluhan masyarakat terkait mandeknya berkas Hak Guna Bangunan (HGB) mati peninggalan era kepemimpinan sebelumnya (Asep Heri), Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPW GNPK) Jatim akhirnya angkat bicara.

Ketua DPW GNPK Jatim, Rizky Putra Yudhapradana, S.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, jajaran pengurus GNPK Jatim akan mendatangi Kanwil BPN Jatim untuk melakukan koordinasi secara langsung.

“Kami akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Kanwil BPN Jatim. Selain untuk menindaklanjuti keluhan terkait berkas HGB yang tertahan, momen ini juga sekalian menjadi ajang silaturahmi untuk menyambut Kakanwil BPN Jatim yang baru, Bapak Muhammad Naim,” ujar RPY saat memberikan keterangan di Surabaya.

Tak hanya fokus pada peninggalan berkas yang tertahan, pria yang akrab disapa RPY ini menegaskan bahwa GNPK Jatim juga akan turun tangan menyelidiki dugaan praktik transaksional yang disinyalir mewarnai proses pengurusan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jatim.

“Kami menerima berbagai aduan dan informasi mengenai indikasi dugaan praktik transaksional dalam pengurusan dokumen pertanahan. Poin ini akan menjadi salah satu fokus perhatian dan penyelidikan tim investigasi GNPK Jatim demi mewujudkan birokrasi yang bersih,” tegas RPY.

Lebih lanjut, RPY menyoroti perlunya pembenahan total di tubuh birokrasi pertanahan Jawa Timur. Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar masa transisi dan penataan ini tidak lantas mengorbankan masyarakat yang sedang mengurus administrasi.

Di tengah sorotan publik terhadap lambatnya pelayanan pertanahan dari sisa peninggalan era lalu, RPY meminta warga Jawa Timur untuk tetap tenang dan menyerahkan penanganan perkara pada jalur resmi.

“Kami meminta masyarakat tetap tenang sembari kami dari GNPK Jatim melakukan investigasi mendalam serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Langkah ini kami ambil untuk memastikan pelayanan birokrasi di bidang pertanahan yang dilakukan oleh BPN tidak terhambat yang justru akan menjadi masalah baru,” lanjutnya.

Menurut RPY, proses pembongkaran dugaan penyimpangan dan pembersihan masalah administratif masa lalu harus berjalan beriringan dengan kelancaran operasional sehari-hari. Ia berharap koordinasi yang dilakukan oleh GNPK Jatim nantinya dapat membantu mengurai benang kusut tanpa merugikan masyarakat luas.

“Jangan sampai proses pembenahan ini mandek. Kami hadir untuk mengawal agar kepastian hukum, transparansi, dan kelancaran pelayanan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tutupnya.

Publik kini menanti gebrakan Muhammad Naim sebagai pucuk pimpinan baru. Mampukah ia menjawab tantangan pembenahan total, menyapu bersih praktik transaksional, dan menyelesaikan “pekerjaan rumah” berkas HGB yang ditinggalkan pendahulunya? (Harifin)