Merasa Difitnah soal Sengketa Sewa Ruko, Kuasa Hukum Layangkan Bantahan, Hery Wiyono Dilaporkan ke Polisi

MALANG, Bebas.co.id

Polemik sengketa kontrak sewa ruko di Malang semakin memanas. Pihak penyewa membantah keras pemberitaan BACATODAY.COM berjudul “Ricuh Kontrak Sewa Ruko Berakhir, Oknum Pengacara di Malang Tolak Keluar”. Pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai fakta dan cenderung merugikan nama baik pihak penyewa.

Pihak penyewa menyatakan telah menyampaikan keberatan kepada wartawan bernama Marga sekaligus meminta agar hak jawab diberikan. Namun, menurut pihaknya, permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan sebagaimana diharapkan. Atas persoalan itu, mereka menyatakan akan menempuh langkah hukum terhadap pemberitaan yang dianggap merugikan tersebut.

Dalam klarifikasinya, pihak penyewa membeberkan kronologi awal hubungan sewa-menyewa ruko yang disebut bermula dari kondisi bangunan yang tidak layak huni.

Saat pertama kali ditawarkan, ruko tersebut diklaim mengalami sejumlah kerusakan, mulai dari tidak tersedianya fasilitas air dan listrik, cat bangunan yang rusak, lantai pecah-pecah, hingga atap yang mengalami kebocoran.

Melihat kondisi tersebut, calon penyewa sempat menanyakan apakah biaya perbaikan dapat diperhitungkan sebagai pengurang harga sewa. Namun, menurut keterangan pihak penyewa, pemilik menyampaikan bahwa biaya perbaikan tidak mengurangi nilai sewa, tetapi penyewa diperbolehkan menempati ruko dalam jangka panjang.

Kesepakatan itulah yang kemudian menjadi pertimbangan penyewa untuk mengeluarkan biaya besar guna memperbaiki bangunan tersebut agar dapat digunakan secara layak.

Namun, dalam perjalanan kontrak, persoalan muncul ketika masa sewa yang semula disepakati selama empat tahun disebut diminta untuk dihentikan lebih awal. Padahal, menurut penyewa, masih tersisa satu tahun masa kontrak.

Pihak penyewa mengaku merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya renovasi dalam jumlah besar, tetapi justru diminta mengakhiri penggunaan ruko sebelum masa sewa berakhir. Pengembalian uang sewa untuk satu tahun tersisa dinilai tidak menyelesaikan persoalan, lantaran biaya perbaikan yang telah dikeluarkan belum diperhitungkan.

Atas dasar itu, pihak penyewa kemudian melayangkan somasi kepada pihak terkait untuk meminta penggantian kerugian biaya renovasi, dengan batas waktu penyelesaian paling lambat 31 Oktober 2026.

Persoalan semakin memanas pada 11 November 2026. Pihak penyewa mengungkapkan bahwa Hery Wiyono, selaku Direktur PT Pangkat Dewata Makmur, melalui kuasa hukumnya, Leo Permana, Dkk, datang ke lokasi bersama sejumlah orang yang disebut-sebut sebagai preman.

Kedatangan rombongan tersebut dituding berlangsung secara arogan dan diduga hendak mengambil alih atau menduduki ruko yang menurut pihak penyewa masih berada dalam masa kontrak.

Pihak penyewa juga mempertanyakan status uang deposit yang hingga kini menurut keterangannya belum diselesaikan.

Mereka menilai, apabila memang terdapat perselisihan mengenai berakhirnya masa sewa maupun hak penguasaan bangunan, persoalan tersebut semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan dengan tindakan sepihak di lapangan.

“Kalau merasa masa sewanya sudah habis, semestinya ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Jika memang terbukti masa sewanya sudah berakhir, penyelesaiannya harus melalui mekanisme hukum, bukan dengan mendatangkan orang-orang untuk mengambil alih atau menduduki ruko,” demikian keberatan pihak penyewa dalam klarifikasinya.

Pihak penyewa juga menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan cara intimidatif, terlebih ketika masih terdapat perselisihan mengenai masa kontrak, biaya renovasi, dan uang deposit.

Merasa hak-haknya dilanggar, pihak penyewa menyatakan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.

Selain itu, mereka juga menyatakan akan memproses Leo Permana melalui mekanisme pengaduan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat.

Langkah tersebut ditempuh karena pihak penyewa menilai terdapat persoalan serius terkait dugaan tindakan intimidasi dan cara penyelesaian sengketa yang dinilai tidak sesuai dengan koridor hukum.

Pihak penyewa menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai pengembalian uang sewa satu tahun, melainkan juga menyangkut penggantian biaya renovasi, uang deposit, serta dugaan pengambilalihan ruko sebelum sengketa diselesaikan.

Mereka berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan objektif.

Di sisi lain, untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Hery Wiyono, PT Pangkat Dewata Makmur, Leo Permana, Dkk, serta pihak BACATODAY.COM perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan atas seluruh tudingan tersebut. (*)