Jatim
Korupsi ATR/BPN Bikin Warga Kapok? DPW GNPK : Itu Ulah Oknum, Urus Sertifikat Sebenarnya Murah
SURABAYA, Bebas.co.id
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang baru-baru ini terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meninggalkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Sebagian besar warga kini kembali termakan stigma bahwa mengurus sertifikat tanah itu memang membutuhkan biaya yang mahal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPW GNPK) Jawa Timur, Rizky Putra Yudhapradana, S.H., angkat bicara untuk meluruskan persepsi yang keliru di masyarakat. Menurutnya, tidak semua pengurusan di kantor pertanahan melibatkan transaksi tidak sah.
Tarif Resmi Jelas, Masyarakat Sering Salah Pahami Biaya Pajak
Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh DPW GNPK Jatim, pengurusan dokumen pertanahan sebenarnya tidaklah mahal karena seluruh komponen biaya telah diatur secara transparan oleh negara.
”Masyarakat sering kali salah menilai. Ketika ada beban pajak seperti BPHTB atau PPh yang harus dibayar, mereka kerap menganggapnya sebagai komponen biaya pengurusan sertifikat dari BPN. Padahal, itu adalah kewajiban perpajakan,” ujar Rizky Putra Yudhapradana, S.H.
Temuan Lapangan: Kantor BPN di Jatim Dinilai Relatif Bersih
Rizky mengungkapkan bahwa sejauh pemantauan organisasinya di beberapa daerah di Jawa Timur, pelayanan publik di kantor pertanahan sudah berjalan sesuai prosedur operasional standar (SOP).
Beberapa wilayah yang menjadi sorotan pemantauan DPW GNPK Jatim meliputi:
1. BPN Sidoarjo
2. BPN Gresik
3. BPN Jombang
4. BPN Kabupaten Mojokerto
5. BPN Kabupaten Malang
6. BPN Kota Surabaya I
Di wilayah-wilayah tersebut, Rizky menyebutkan pihaknya sangat jarang menemukan adanya praktik pungutan liar (pungli). Sebagian besar pelayanan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kendati demikian, DPW GNPK Jatim tidak menutup mata bahwa potensi penyelewengan tetap ada. Rizky menegaskan bahwa kasus OTT yang terjadi merupakan murni ulah oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi, bukan cerminan sistem secara keseluruhan. “Ya, bukan berarti tidak ada sama sekali. Namun, kasus-kasus seperti itu sangat minor atau kasuistik dilakukan oleh oknum tertentu yang mencoreng institusi,” pungkasnya.
BPN Sedang Berbenah, Butuh Dukungan Kepercayaan Masyarakat.
Di tengah sorotan publik pasca-kejadian tersebut, jajaran ATR/BPN saat ini tengah gencar berbenah diri untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi ini, DPW GNPK Jatim menilai bahwa dukungan serta kepercayaan dari masyarakat sangatlah dibutuhkan.
Perbaikan ini juga menjawab berbagai isu miring yang sempat beredar beberapa waktu lalu, di mana Kanwil ATR/BPN Jatim sempat dianggap menahan banyak berkas permohonan karena dugaan transaksional.
Berdasarkan penelusuran mendalam yang dilakukan oleh DPW GNPK Jatim, hal tersebut terbukti tidak benar.
Berkas-berkas tersebut bukan ditahan, melainkan memerlukan proses verifikasi yang sangat teliti. Kehati-hatian ini terjadi karena jajaran BPN sedang gencar melakukan penyesuaian yang masif dengan berbagai regulasi-regulasi baru agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
Dengan adanya langkah pembenahan yang terus berjalan serta komitmen pengawasan yang kuat, masyarakat diimbau untuk tidak ragu mengurus administrasi pertanahan secara langsung melalui jalur resmi, serta bersama-sama mengawal dan mendukung perbaikan pelayanan pertanahan di Jawa Timur. (HN)
