MA Tegaskan Aturan Baru Upaya Hukum Putusan Bebas dan Lepas, Jaksa Wajib Cermat

SURABAYA, bebas.co.id,

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang mempertegas tata cara pengajuan dan penanganan upaya hukum dalam perkara pidana.

SEMA tersebut memberikan pedoman terkait putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, serta permohonan banding dan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal.

Aturan ini sekaligus menuntut aparat penegak hukum maupun pihak yang berperkara untuk lebih cermat dalam menentukan langkah hukum setelah putusan dibacakan.

Humas Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Sigit Sutriono, mengatakan ketentuan tersebut menjadi pedoman penting dalam mewujudkan keseragaman penanganan perkara di lingkungan peradilan.

Salah satu ketentuan yang ditegaskan adalah mengenai putusan bebas.

Kasasi terhadap putusan bebas dinyatakan tidak diperbolehkan dengan merujuk pada Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e KUHAP.

Selain kasasi, putusan bebas juga tidak dapat diajukan banding. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Karena itu, jenis putusan yang dijatuhkan majelis hakim menjadi hal pertama yang harus dicermati sebelum menentukan upaya hukum.

Tenggang Waktu Jadi Faktor Penting

SEMA Nomor 4 Tahun 2026 juga menekankan pentingnya memenuhi tenggang waktu pengajuan upaya hukum.

Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari kalender sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada terdakwa.

Selain permohonan, memori kasasi juga harus disampaikan sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan. Apabila tidak dipenuhi, hak untuk mengajukan upaya hukum dapat dinyatakan gugur.

Sementara untuk banding yang diajukan Penuntut Umum, memori banding wajib disampaikan dalam waktu 7 hari kalender.

Permohonan yang terlambat atau tidak memenuhi persyaratan formal, termasuk tidak disertai memori dalam batas waktu yang ditentukan, dapat dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal (TMSF).

Putusan Lepas Wajib Diikuti Pembebasan

Ketentuan lainnya berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam putusan lepas, amar putusan wajib memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.

Namun, apabila Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut, kewenangan mengenai penahanan beralih kepada Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berkas TMSF Tidak Otomatis Dikirim

SEMA tersebut juga mengatur mekanisme apabila suatu permohonan upaya hukum dinilai tidak memenuhi syarat formal.

Panitera pengadilan akan membuat surat keterangan TMSF, antara lain terhadap permohonan banding atau kasasi terhadap putusan bebas, permohonan yang diajukan setelah melewati tenggang waktu, maupun permohonan yang tidak dilengkapi memori dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Dengan mekanisme ini, berkas perkara tidak otomatis dikirim ke Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Apabila berkas telah terlanjur dikirim tetapi belum diregister, berkas tersebut dikembalikan. Sedangkan apabila perkara telah diregister, penolakan diproses oleh pengadilan tingkat atas sesuai mekanisme yang ditentukan.

Penetapan tersebut juga tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut, termasuk perlawanan, keberatan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2026 membuat ketelitian dalam proses pengajuan upaya hukum menjadi semakin penting.

Bagi Penuntut Umum, penasihat hukum maupun pihak yang berperkara, persoalan tenggang waktu dan kelengkapan dokumen bukan lagi sekadar urusan administratif. Kesalahan memenuhi persyaratan formal dapat berakibat pada gugurnya hak untuk menempuh upaya hukum.

Karena itu, setiap putusan harus segera dicermati sejak dibacakan, terutama terkait jenis putusan, tenggang waktu pengajuan, serta kewajiban menyerahkan memori sesuai ketentuan yang berlaku.

(Harifin)