Green House Hampir Rp1 Miliar Tak Lagi Produktif, Warga Desak Aparat Berwenang Turun Tangan

GRESIK, bebas.co.id,

Kondisi dua unit green house program penguatan ketahanan pangan di Dusun Wringin Kurung Baru, RT 06/RW 04, Kelurahan Menganti, Kabupaten Gresik, kembali menuai sorotan warga.

Warga mempertanyakan manfaat program tersebut setelah fasilitas yang disebut dibangun dengan anggaran hampir Rp1 miliar itu kini tidak lagi dimanfaatkan secara produktif.

Seorang warga mengaku, sepanjang yang diketahuinya, green house tersebut hanya pernah menghasilkan satu kali panen. Namun, hasil panen tersebut dinilai tidak memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar.

“Seingat saya panen hanya satu kali. Itupun yang panen pengurusnya. Tidak ada satu pun warga sekitar yang merasakan manfaatnya,” ujar warga tersebut.

Menurutnya, apabila pembangunan green house tersebut benar menggunakan anggaran yang sangat besar tetapi kemudian tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, persoalan tersebut layak mendapat perhatian serius dari aparat yang berwenang.

“Kalau pembangunan green house dengan biaya hampir Rp1 miliar terus tidak ada manfaatnya, ya dilaporkan saja ke pihak berwenang, terutama kejaksaan. Ini sudah sangat keterlaluan,” tegasnya.

Warga juga menyoroti respons pemerintah daerah. Menurutnya, persoalan kondisi green house tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

“Apalagi Kepala Dinas Pertanian sudah diberitahu, namun tidak ada tindakan apa pun. Kalau memang begitu, ya harus ke kejaksaan. Apa pun alasannya, green house ini untuk warga, bukan untuk pengurus,” ujarnya.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus), David Lafinson, mengaku telah membaca pemberitaan mengenai kondisi green house tersebut.

“Ya mas, sudah saya baca pemberitaan di media. Terima kasih atas informasinya,” kata David saat dikonfirmasi.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemberitaan mengenai kondisi green house yang disebut tidak lagi produktif mendapat perhatian publik.

Sebelumnya diberitakan, program penguatan ketahanan pangan tingkat desa di Dusun Wringin Kurung Baru diwujudkan salah satunya melalui pembangunan dua unit green house untuk budidaya tanaman buah.

Fasilitas tersebut dibangun dengan tujuan mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kondisi terkini justru menjadi sorotan. Green house yang berdiri di atas lahan desa tersebut disebut tidak lagi digunakan untuk kegiatan budidaya tanaman secara berkelanjutan.

Warga menyebut tanaman melon yang sebelumnya dibudidayakan hanya sempat dipanen satu kali. Setelah itu, aktivitas produksi disebut tidak berjalan sebagaimana tujuan awal program.

Bahkan, lokasi green house tersebut kini disebut dimanfaatkan sebagai tempat pemilahan dan pembuangan sampah.

Kondisi itu membuat warga mempertanyakan efektivitas program serta keberlanjutan pengelolaan fasilitas yang telah dibangun menggunakan anggaran publik.

Warga berharap pemerintah desa dan pemerintah daerah membuka informasi secara transparan mengenai nilai anggaran, sumber pendanaan, mekanisme pengelolaan, hasil produksi, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program tersebut.

Mereka juga meminta agar fasilitas yang telah dibangun tidak dibiarkan terbengkalai dan dapat kembali dimanfaatkan sesuai tujuan awal, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Eko Anindito Putro, telah dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait pembangunan dua green house tersebut, termasuk mengenai anggaran yang disebut mencapai hampir Rp1 miliar dan pengelolaannya.

Eko mengatakan akan menanyakan keberadaan serta pengelolaan green house tersebut kepada koordinator pengurus di wilayah Wringin Kurung Jaya.

“Akan saya tanyakan ke koordinator pengurus di wilayah tersebut,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (29/8/2026).

Hingga berita lanjutan ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih rinci mengenai sumber dan rincian anggaran pembangunan, hasil produksi, mekanisme pengelolaan, serta alasan fasilitas tersebut kini tidak lagi dimanfaatkan secara produktif.

(Harifin)