Kasus Investasi Digital Rp39,7 Miliar, Henrico Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp400 Juta

SURABAYA, Bebas.co.id

Terdakwa Henrico Jonathan dituntut pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp400 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mochammad Chozin dalam perkara dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (9/11/2026).

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Henrico terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, juncto Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Menuntut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun dan membayar denda Rp400 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 120 hari,” kata Chozin di hadapan majelis hakim.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi.

Namun, majelis hakim mengingatkan bahwa masa penahanan Henrico hampir habis. Karena itu, agenda pembacaan pledoi dijadwalkan pada Rabu pekan depan.

“Mengingat masa tahanan hampir habis, untuk agenda pledoi hari Rabu depan,” ujar majelis hakim sebelum menutup persidangan.

DANA INVESTASI Rp39,7 MILIAR, TIMOTHY MASUK DPO

Di balik perkara yang menjerat Henrico, surat dakwaan juga mengungkap dugaan penghimpunan dana masyarakat melalui skema investasi berbasis aplikasi digital dengan nilai fantastis, mencapai Rp39.700.988.000 atau sekitar Rp39,7 miliar.

Nama Timothy Tandio Kusuma disebut dalam konstruksi perkara tersebut. Berdasarkan uraian dakwaan, Timothy diduga menjadi pihak yang menghimpun dan mengendalikan kegiatan investasi dengan melibatkan sejumlah badan usaha.

Empat perusahaan yang disebut dalam dakwaan antara lain PT Beras Nusantara Indonesia, PT Tekno Impian Kita, PT Benua Sembilan Solusi, dan PT Angkut Indah Kirim.

Perusahaan-perusahaan tersebut diduga digunakan untuk membangun kepercayaan calon investor sekaligus menjadi sarana penerimaan dana masyarakat.

Kegiatan penawaran investasi disebut mulai berlangsung sekitar Februari 2025 melalui aplikasi digital, grup WhatsApp, media sosial, serta sejumlah sarana komunikasi lainnya.

Para calon investor dijanjikan keuntungan atau pengembalian dana dengan persentase menarik. Untuk meyakinkan masyarakat, diduga ditampilkan laporan keuntungan, grafik perkembangan investasi, hingga testimoni yang menggambarkan seolah-olah investasi tersebut aman dan menguntungkan.

Sejak Maret hingga Oktober 2025, dana dari masyarakat disebut terus mengalir melalui transfer ke rekening perusahaan maupun rekening pribadi Timothy dan sejumlah pihak lainnya.

Total dana yang berhasil dihimpun sebagaimana diuraikan dalam dakwaan mencapai Rp39.700.988.000.

HANYA Rp140 JUTA TRANSAKSI TERPERINCI

Salah satu bagian yang menarik perhatian dalam uraian dakwaan adalah rincian penggunaan dana untuk sejumlah keperluan pengurusan perusahaan.

Di antaranya pembayaran kepada direktur sebesar Rp5 juta, komisaris Rp5 juta, notaris Rp7,5 juta, serta pembayaran kepada Heryadi Putra Chan sebesar Rp90 juta.

Selain itu, terdapat pengeluaran lain terkait pengurusan perusahaan sekitar Rp32,5 juta.

Jika dijumlahkan, transaksi yang secara khusus dirinci tersebut mencapai sekitar Rp140 juta.

Sementara itu, dana lainnya yang bernilai miliaran rupiah disebut berpindah melalui sejumlah rekening, termasuk rekening pribadi dan rekening pihak ketiga.

Pola transaksi tersebut turut menjadi bagian dari penelusuran dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik mendalami perpindahan dana antarrekening, pembelanjaan, hingga pengiriman uang kepada pihak-pihak yang diduga tidak berkaitan langsung dengan kegiatan investasi.

Transaksi tersebut diduga menjadi bagian dari upaya menyamarkan asal-usul dana yang dihimpun dari masyarakat.

APLIKASI TAK BISA DIAKSES, INVESTOR GAGAL MENARIK DANA

Skema investasi tersebut mulai bermasalah menjelang akhir November 2025. Aplikasi yang digunakan para investor dilaporkan tidak lagi dapat diakses.

Keuntungan yang sebelumnya dijanjikan tidak kunjung dibayarkan. Para investor juga mengalami kesulitan ketika berupaya menarik kembali dana yang telah disetorkan.

Situasi tersebut memicu keresahan di kalangan masyarakat yang telah menanamkan uangnya. Timothy dan sejumlah pihak yang dikaitkan dengan kegiatan investasi tersebut disebut mulai sulit dihubungi.

Para korban kemudian melaporkan perkara itu kepada aparat penegak hukum dengan membawa sejumlah bukti, antara lain bukti transfer, dokumen penyetoran dana, percakapan elektronik, serta dokumen penawaran investasi.

PENYIDIK TELUSURI ALIRAN DANA, TIMOTHY BELUM TERTANGKAP

Sejak akhir 2025 hingga 2026, penyidik melakukan serangkaian pendalaman dengan memeriksa korban dan saksi, mengumpulkan dokumen perusahaan, menelusuri transaksi perbankan, serta mempelajari komunikasi elektronik yang berkaitan dengan penghimpunan dana.

Dalam surat dakwaan disebutkan, Timothy Tandio Kusuma telah berstatus daftar pencarian orang (DPO) dan hingga uraian perkara tersebut disampaikan belum tertangkap.

Kini, perkara Henrico memasuki tahap pembelaan setelah JPU membacakan tuntutan lima tahun penjara dan denda Rp400 juta.

Pledoi yang akan disampaikan penasihat hukum Henrico menjadi tahapan penting sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.

Perlu ditegaskan, tuntutan JPU bukan merupakan putusan pengadilan. Status kesalahan terdakwa tetap harus menunggu penilaian dan putusan majelis hakim. (Harifin)