Connect with us

Proyek Rp1,27 Miliar Bulak Banteng Disorot, Beton Retak Diperbaiki Usai Serah Terima, Pengawasan Dipertanyakan

Jatim

Proyek Rp1,27 Miliar Bulak Banteng Disorot, Beton Retak Diperbaiki Usai Serah Terima, Pengawasan Dipertanyakan

SURABAYA

Proyek pembangunan saluran di Jalan DK Bulak Banteng Suropati Gang 58, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dengan nilai anggaran sekitar Rp1,27 miliar dari APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan.

Pasalnya, sejumlah bagian beton saluran dilaporkan mengalami keretakan. Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, efektivitas pengawasan, hingga mekanisme pemeriksaan sebelum proyek dinyatakan selesai dan diserahterimakan.

Menanggapi sorotan tersebut, Faizol, selaku kontraktor dari CV Achintra Karya Sentosa, menyatakan bahwa bagian beton yang mengalami keretakan telah diperbaiki dan diganti.

“Untuk beton yang retak itu sudah diperbaiki dan diganti. Sementara pekerjaan tersebut sudah serah terima,” ujar Faizol.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lebih lanjut. Jika pekerjaan telah melalui proses serah terima, bagaimana kondisi keretakan beton bisa terjadi dan apakah kerusakan tersebut sudah tercatat dalam pemeriksaan sebelum serah terima dilakukan?

Publik juga perlu mengetahui apakah perbaikan dilakukan dalam masa pemeliharaan, berdasarkan kewajiban kontraktor, atau melalui mekanisme lain sesuai ketentuan kontrak.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan keterkaitan CV Achintra Karya Sentosa dengan proyek pembangunan SMPN 20 Surabaya, Faizol menegaskan keterlibatan perusahaannya hanya sebatas peminjaman untuk mengangkut material pengurukan.

Proyek yang dikerjakan CV Achintra Karya Sentosa tersebut diketahui melibatkan CV Wira Perdana Konsultan sebagai konsultan pengawas.

Berdasarkan dokumentasi pemantauan di lapangan, sejumlah bagian pekerjaan terlihat kurang rapi. Sambungan elemen beton saluran tampak tidak rata dan kurang presisi. Di beberapa titik juga terlihat air keruh bercampur lumpur.

Selain itu, sisa tanah, material bangunan, dan sampah masih ditemukan di sekitar lokasi pekerjaan.

Kondisi fisik tersebut perlu mendapat pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Sambungan beton yang tidak presisi, misalnya, berpotensi menimbulkan kebocoran maupun kerusakan apabila tidak memenuhi persyaratan teknis.

Begitu pula kondisi saluran yang masih terlihat keruh dan berlumpur. Perlu dipastikan apakah kondisi tersebut hanya bersifat sementara akibat proses konstruksi atau terdapat endapan yang berpotensi menghambat fungsi drainase.

Pemeriksaan juga perlu mencakup kualitas pemasangan beton, sambungan antarelemen, kemiringan saluran, kelancaran aliran air, serta kesesuaian volume pekerjaan dengan dokumen kontrak.

Dengan nilai proyek mencapai sekitar Rp1,27 miliar, setiap tahapan pekerjaan semestinya dilaksanakan berdasarkan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

Pernyataan kontraktor bahwa pekerjaan telah diserahterimakan, sementara terdapat bagian beton yang kemudian diperbaiki dan diganti, menjadi persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka.

Dinas terkait perlu membeberkan kapan pemeriksaan akhir dilakukan, siapa yang menyatakan pekerjaan memenuhi persyaratan, serta apakah keretakan beton tersebut telah ditemukan sebelum atau sesudah proses serah terima.

Konsultan pengawas juga perlu menjelaskan sejauh mana pengawasan dilakukan selama proses konstruksi, termasuk bagaimana hasil pemeriksaan terhadap kualitas beton dan pemasangan saluran.

Apabila perbaikan dilakukan dalam masa pemeliharaan, kontraktor tetap harus memenuhi kewajiban sesuai ketentuan kontrak. Namun, apabila ditemukan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, atau pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai prestasi sebenarnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang.

Potensi kerugian keuangan daerah tidak bisa disimpulkan hanya berdasarkan kondisi visual beton yang retak. Diperlukan audit teknis dan pemeriksaan administrasi serta keuangan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dan kerugian negara.

Sorotan terhadap proyek ini semestinya menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas pekerjaan infrastruktur yang dibiayai uang rakyat.

Dinas terkait dan konsultan pengawas perlu memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan pekerjaan, proses serah terima, kesesuaian spesifikasi teknis, serta tanggung jawab perbaikan apabila ditemukan kerusakan.

Transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah proyek senilai Rp1,27 miliar tersebut benar-benar telah memenuhi standar kualitas dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan pembangunan drainase.

Hingga berita ini ditulis, keterangan resmi dari dinas terkait maupun CV Wira Perdana Konsultan selaku konsultan pengawas masih diperlukan. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait demi pemberitaan yang berimbang. (Harifin)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

More in Jatim

To Top