Connect with us

Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM NK sebagai Tersangka Kelima Kasus Pungli Perizinan, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Jatim

Kejati Jatim Tetapkan Mantan Kadis ESDM NK sebagai Tersangka Kelima Kasus Pungli Perizinan, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

SURABAYA

Penyidikan kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyeret pejabat tinggi. Kali ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas ESDM Jatim berinisial NK sebagai tersangka kelima.

NK diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM Jatim pada Januari hingga 31 Agustus 2024. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memerintahkan bawahannya untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon izin di luar ketentuan yang berlaku.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jawa Timur, Senin (16/11/2026). Status tersangka NK tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.

Berdasarkan hasil penyidikan, NK diduga memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk melakukan pungutan terhadap pemohon perizinan.

Penyidik menemukan dugaan praktik pungli terjadi pada dua bidang pelayanan di lingkungan Dinas ESDM Jatim.

Pada Bidang Pertambangan, dugaan pungutan dilakukan terhadap tujuh pemohon izin dengan total mencapai Rp1.105.000.000 atau Rp1,105 miliar.

Sementara pada Bidang Geologi dan Air Tanah, penyidik menemukan dugaan pungutan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024 dengan nilai Rp133.500.000.

Dengan demikian, total dugaan pungutan dari kedua bidang tersebut mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,238 miliar.

Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Yang menjadi sorotan, penyidik juga mengungkap dugaan aliran uang yang diterima dan dinikmati NK dari praktik pungutan tersebut.

Dari total uang yang teridentifikasi sebesar Rp1.238.500.000, NK diduga menerima dan menikmati Rp687.500.000.

Rinciannya, Rp552.500.000 berasal dari Bidang Pertambangan dan Rp135.000.000 dari Bidang Geologi dan Air Tanah.

Temuan tersebut menjadi salah satu materi penting dalam pengembangan penyidikan untuk mengungkap pola pungutan, pihak-pihak yang terlibat, serta aliran uang dalam perkara tersebut.

Uang Rp615 Juta dan Emas 50 Gram Disita

Dalam proses penyidikan, Kejati Jatim juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang bukti yang disita antara lain uang tunai sebesar Rp615.000.000 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jatim Nomor: Print-3097/M.5/Fd.2/08/2026 tertanggal 11 Agustus 2026.

Penyitaan uang tersebut telah memperoleh penetapan izin sita dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain itu, penyidik turut menyita emas batangan dengan berat total 50 gram berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-1160/M.5.5/Fd.2/04/2026 tertanggal 16 April 2026. Penyitaan emas tersebut juga telah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Lima Pejabat Terseret, NK Langsung Ditahan

Sebelum NK ditetapkan sebagai tersangka, Kejati Jatim telah menetapkan empat orang lainnya dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar tersebut.

Mereka adalah AM, selaku Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 hingga 2026; almarhum OS, selaku Kepala Bidang Pertambangan periode Januari 2024 hingga 2026; H, selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta ED, selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah periode Januari 2024 hingga 2026.

Dengan penetapan NK, total terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk satu tersangka yang telah meninggal dunia.

Usai penetapan status tersangka, NK langsung ditahan oleh penyidik Kejati Jatim selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026.

Penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penetapan mantan Kepala Dinas ESDM Jatim sebagai tersangka ini semakin memperluas pengusutan dugaan praktik pungli dalam pelayanan perizinan sektor energi dan sumber daya mineral.

Kasus tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam pelayanan perizinan yang semestinya berjalan transparan dan sesuai ketentuan.

Publik kini menanti sejauh mana penyidik Kejati Jatim mengembangkan perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran dana, mengungkap pihak lain yang diduga terlibat, serta memastikan pertanggungjawaban hukum atas praktik pungutan di luar ketentuan tersebut.

Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah dan pembuktian perkara tetap menjadi kewenangan pengadilan. (Harifin)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

More in Jatim

To Top