Connect with us

Reza Trianto Sebut Marzuki Alie Layak Diperhitungkan, Bursa Wapres Mengarah pada Keseimbangan Jawa dan Luar Jawa

Jatim

Reza Trianto Sebut Marzuki Alie Layak Diperhitungkan, Bursa Wapres Mengarah pada Keseimbangan Jawa dan Luar Jawa

JAKARTA, Bebas.co.id

Dinamika politik nasional kembali menghangat seiring munculnya sejumlah nama tokoh yang dinilai memiliki kapasitas untuk mengisi posisi Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah figur mulai diperbincangkan, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Puan Maharani, hingga mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie.

Menanggapi perkembangan tersebut, Reza Trianto, politikus yang juga berprofesi sebagai advokat, kurator dan pengurus, menilai seluruh nama yang beredar merupakan tokoh-tokoh terbaik bangsa dengan rekam jejak dan kapasitas masing-masing.

Namun, menurut Reza, munculnya nama Marzuki Alie patut mendapat perhatian tersendiri. Pasalnya, mantan Ketua DPR RI periode 2009–2014 tersebut bukan figur baru dalam percaturan politik nasional. Ia memiliki pengalaman panjang di dunia politik, parlemen, organisasi, serta lingkungan akademik.

“Semua nama tokoh yang beredar merupakan putra-putra terbaik bangsa, termasuk Marzuki Alie. Beliau merupakan figur yang cukup populer sejak 2004-an. Karier politiknya dimulai dari posisi strategis di partai politik hingga dipercaya menjadi Ketua DPR RI. Beliau juga memiliki kapasitas akademik dan pengalaman sebagai rektor,” ungkap Reza Trianto, Jumat (20/11/2026).

Reza juga mengingatkan bahwa Marzuki Alie pernah menjadi salah satu kontestan calon presiden melalui mekanisme konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat. Hal tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa Marzuki pernah masuk dalam radar kepemimpinan nasional, bukan sekadar figur yang muncul dalam dinamika politik belakangan ini.

Meski demikian, Reza menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok yang akan menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentu beliau memiliki pertimbangan yang matang dan bijaksana dalam menentukan sosok pendampingnya. Yang terpenting bukan hanya memiliki kapasitas dan pengalaman, tetapi juga mampu bekerja sama, membangun sinergi pemerintahan serta membawa Indonesia semakin maju, bermartabat dan disegani di kancah internasional,” tegasnya.

Keseimbangan Geopolitik Jawa dan Luar Jawa

Lebih jauh, Reza berpandangan bahwa tantangan kepemimpinan nasional pada era pemerintahan Prabowo tidak cukup diselesaikan melalui konsolidasi koalisi partai politik semata.

Pemerintahan membutuhkan konfigurasi kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh kekuatan bangsa, memperkuat hubungan pusat dan daerah, menjaga kepastian hukum, serta memastikan pembangunan ekonomi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Dalam perspektif tersebut, keseimbangan geopolitik dan kultural antara Jawa dan luar Jawa dinilai menjadi salah satu aspek menarik untuk dipertimbangkan.

“Dalam tradisi politik Nusantara, stabilitas kekuasaan tertinggi selalu menemukan bentuk sempurnanya ketika terjadi perpaduan kultural dan geopolitik yang seimbang antara poros barat dan poros timur, antara daratan agraris pedalaman dengan imperium maritim kepulauan,” ungkap Reza.

Ia menjelaskan, melalui kerangka kajian bersama sejumlah tokoh nasional di lingkungan Mubarok Institute, pemetaan figur kepemimpinan strategis sebelumnya disusun dalam lima kluster utama, yakni internal partai, ekonomi, hukum dan tata negara, parlemen, serta pertahanan dan keamanan.

Namun, perkembangan politik mutakhir yang memunculkan sejumlah figur seperti Ahmad Muzani, Abdul Muhaimin Iskandar hingga Marzuki Alie dinilai turut memperluas perspektif pemetaan tersebut.

Pembicaraan tidak lagi sebatas pembagian peran teknokratis, melainkan juga menyangkut strategi konsolidasi politik, representasi wilayah, serta penguatan persatuan nasional.

Dalam kerangka pemikiran itu, Marzuki Alie dipandang sebagai salah satu representasi kawasan Sumatera dengan akar historis Sriwijaya. Putra daerah Palembang, Sumatera Selatan, tersebut dinilai memiliki kombinasi pengalaman manajerial, akademik, politik dan tata kelola lembaga negara.

“Ketika Presiden Prabowo Subianto sebagai representasi ketegasan komando, kedaulatan dan tradisi kepemimpinan kesatria Mataram disandingkan dengan kematangan kenegarawanan, pengalaman tata kelola parlemen serta akar kultural Sumatera-Sriwijaya yang dimiliki Dr. H. Marzuki Alie, maka lahirlah sebuah sintesis geopolitik dan peradaban yang saling melengkapi,” kata Reza.

Marzuki Alie dan Jembatan Kultural Nahdliyin

Selain dimensi geopolitik, Reza juga menyoroti aspek kultural dan sosial-keagamaan yang menurutnya dapat menjadi pertimbangan dalam membaca konfigurasi kepemimpinan nasional.

Salah satunya berkaitan dengan keberadaan jaringan Nahdliyin di Sumatera Selatan, khususnya Palembang.

Menurut Reza, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki basis sosial dan sejarah yang tidak hanya berkembang di Pulau Jawa, tetapi juga tumbuh di berbagai wilayah Sumatera. Karena itu, figur yang memiliki kedekatan sosial-keagamaan dan jaringan lintas wilayah berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat daerah dengan pusat pengambilan keputusan nasional.

Setidaknya terdapat tiga dimensi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat figur calon Wakil Presiden.

Pertama, keseimbangan geopolitik antara Jawa dan luar Jawa. Kedua, penguatan jaringan sosial-keagamaan dan kultural sebagai perekat persatuan bangsa. Ketiga, kapasitas kelembagaan untuk menjaga hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif.

Meski demikian, Reza mengakui bahwa politik modern tidak semata-mata ditentukan oleh asal-usul geografis, latar belakang budaya maupun simbolisme sejarah.

Kapasitas teknokratis, rekam jejak kebijakan, integritas, kemampuan kepemimpinan dan soliditas pemerintahan tetap menjadi faktor utama yang harus diperhitungkan.

Pada akhirnya, siapa pun figur yang nantinya dipilih untuk mendampingi Presiden Prabowo harus mampu menjadi mitra strategis dalam menjalankan pemerintahan, bukan sekadar pelengkap struktur kekuasaan.

Bagi Reza, kepemimpinan nasional yang kuat adalah kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai kekuatan politik, menjaga persatuan bangsa, serta memastikan seluruh kebijakan negara bermuara pada kepentingan rakyat Indonesia.

“Yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar pasangan pemimpin yang kuat secara politik, melainkan kombinasi kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa, dari Jawa hingga luar Jawa, dari pusat hingga daerah,” pungkasnya.

(Harifin)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

More in Jatim

To Top