Kisruh Terus Menjalar, Wantim Kadin Jabar Harus Bijak

BANDUNG, BEBAS – Kadin Jabar kembali dilanda kekisruhan. Desakan untuk menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) semakin menguat, terlebih sejak para pemilik suara yakni Kadin Kabupaten/kota se Jawa Barat mengirim surat kepada Kadin Indonesia guna mewacanakan segera digelarnya Musprovlub segera.

Wacana tersebut mendapat dukungan juga dari para pemilik suara dari kalangan Asosiasi perusahaan/pengusaha yang merupakan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Jabar.

Hal ini menimbulkan berbagai reaksi, salah satunya dari Dewan Pertimbangan (Wantim) Kadin Jabar yang segera memanggil para ketua ALB untuk berkoordinasi pada 30 Juli 2024 di Hotel Asrilia-Bandung.

Hasilnya, Wantim Kadin Jabar mengecam dan bahkan menuduh para Anggota ALB yang mendukung Musprovlub tidak beretika serta melanggar AD/ART.

Menanggapi pemberitaan tersebut, salah seorang anggota Wantim Kadin Jabar, Fery Sandyana mengaku kecewa.

Menurut Fery, harusnya Wantim tidak langsung menghakimi ALB yang menghendaki Muprovlub seperti itu.

“Merujuk tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Kadin Jabar, lembaga yang terhormat ini mestinya harus bijak dan adil. Tidak bisa serta merta memvonis sikap dan tindakan ALB sebagai tak beretika dan melanggar AD/ART,” lanjut Fery dalam siaran lers yang diterima, Selasa (13/8/2024).

Fery juga menjelaskan bahwa adanya aspirasi dari ALB yang mendukung usulan Musprovlub adalah hak konstitusional yang tidak melanggar AD/ART dan harus dihormati.

“Mereka juga saya dengar sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan ketua Wantim, itu kan artinya mereka tahu tata krama. Justru yang saya sayangkan, pertemuan antara Wantim dengan ALB Kadin hari itu justru dipenuhi pelanggaran etika dan bahkan AD/ART,” bebernya.

Fery yang sebelumnya pernah menjadi Wakil Ketua Umum, menunjuk bahwa sebagian besar ALB yang hadir bukanlah pemilik suara yang sah dari Musprov Kadin Jabar.

Fery menyatakan dari 30 peserta yang datang, hanya ada 2 utusan Asosiasi Pengusahaan/Perusahaan yang telah memiliki Kartu ALB Kadin Jabar.

“Jadi pernyataan di media bahwa ada 30 ALB yang menolak digelarnya Musprovlub merupakan pembohongan besar. Karena sesungguhnya mereka tak berhak menyampaikan suaranya jika belum ber-KTA. Sementara itu, kegiatan pertemuan tadi dipimpin oleh mereka yang tidak memiliki KTA Kadin Jabar yang masih berlaku. Bukankah hal itu justru sebuah tindakan yang tidak beretika?,” tanyanya tegas.

Pada bagian lain Fery juga menyatakan bahwa seharusnya yang menjadi fokus perhatian adalah akar permasalahannya yakni ketidakpatuhan Ketua Umum Cucu Sutara yang sampai saat ini tidak ada tanda-tanda untuk menggelar Musprov Kadin Jabar.

Fery mengusulkan sebaiknya Dewan Pertimbangan secara resmi memanggil Pengurus Kadin Jabar, utamanya ketua Umum Cucu Sutara, untuk dimintakan komitmennya untuk menyelenggarakan Musprov secepat-cepatnya.

“Jika tidak kemelut ini semakin menjadi-jadi dan tak bisa dikendalikan lagi,” tegasnya.

Untuk itu Fery menyarankan agar Dewan Pertimbangan segera menggelar Rapat Dewan Pertimbangan yang secara adil dan bijaksana menyikapi permasalahan yang sedang melanda Kadin Jabar.

“Kita dipercaya untuk menduduki jabatan terhormat ini dengan maksud agar dapat memberikan rasa aman dan kebijakannya yang meneduhkan, bukan malah menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” pungkasnya. (Rls)