Pengganti Gibran dari Partai Pengusung atau Luar? Adi Warman Minta Kepastian Hukum

JAKARTA, Bebas.co.id

Wacana pengisian jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka berpotensi memunculkan polemik politik dan ketatanegaraan. Persoalan mendasarnya bukan sekadar siapa figur yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto, melainkan apakah calon pengganti harus berasal dari partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 atau Presiden memiliki ruang untuk mengajukan tokoh dari luar kelompok pengusung.

Persoalan tersebut dinilai perlu dikaji secara serius karena menyangkut penafsiran konstitusi dan ketentuan perundang-undangan.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GN-PK), Adi Warman, menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh semata-mata ditentukan oleh kompromi dan kepentingan politik. Kepastian hukum harus menjadi landasan utama agar proses tersebut tidak menimbulkan persoalan konstitusional di kemudian hari.

Dalam opini bertajuk Catatan Akhir Pekan Adi Warman: Pengganti Gibran: Dari Pengusung atau dari Luar?, Adi menguraikan sejumlah ketentuan yang perlu menjadi perhatian Presiden, partai politik, dan MPR.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih salah satunya dalam sidang paripurna.

Namun, persoalan muncul karena konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan asal partai politik maupun status keanggotaan calon yang dapat diajukan.

Menurut Adi, persoalan tersebut perlu dicermati melalui Penjelasan Pasal 4 huruf e UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan itu mengaitkan pengusulan calon Wakil Presiden dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebelumnya.

Artinya, jika dibaca secara tekstual, terdapat persoalan hukum yang harus dijawab: apakah calon pengganti memang harus berasal dari lingkungan partai pengusung Prabowo-Gibran sejak Pilpres 2024?

Adi mengingatkan bahwa partai yang sejak awal mengusung pasangan calon harus dibedakan dengan partai yang baru bergabung mendukung pemerintahan setelah pemilu.

Perubahan komposisi koalisi politik, menurutnya, tidak serta-merta mengubah status partai yang menjadi pengusung awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Selain persoalan partai pengusung, kemungkinan munculnya figur nonpartai juga menjadi bagian penting dalam perdebatan tersebut.

Adi menilai frasa “berasal dari” tidak secara tegas menyatakan bahwa calon wajib berstatus sebagai anggota atau kader partai politik tertentu. Namun, ketentuan itu juga tidak bisa langsung ditafsirkan sebagai kebebasan tanpa batas untuk mengajukan siapa pun dari luar lingkungan partai pengusung.

“Pembacaan tekstual Penjelasan UU MD3 menunjuk pengusung asal, sementara pencalonan dari luar lingkungan tersebut memerlukan argumentasi konstitusional yang kuat,” demikian pokok pandangan Adi.

Ia juga mengingatkan bahwa penjelasan undang-undang harus tunduk pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

Penjelasan undang-undang pada prinsipnya berfungsi sebagai tafsir resmi terhadap norma dalam batang tubuh dan tidak boleh memperluas, mempersempit, ataupun menambah pengertian norma yang dijelaskan.

Karena itu, menurut Adi, penafsiran mengenai asal calon pengganti Wakil Presiden harus dilakukan secara hati-hati dengan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adi juga menyoroti peran MPR dalam proses pemilihan Wakil Presiden pengganti.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Ia turut merujuk Pasal 137 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR yang mengatur verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen calon.

Menurutnya, pemeriksaan persyaratan tersebut harus menjadi bagian penting dari proses pengisian jabatan, bukan sekadar formalitas administratif.

Dengan demikian, seluruh tahapan harus berjalan sesuai aturan dan menjamin legitimasi proses pemilihan.

Dari perspektif politik, Adi berpandangan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum memperkuat soliditas pemerintahan Prabowo Subianto.

Presiden perlu membangun komunikasi dengan partai-partai pengusung, kekuatan politik lainnya, serta berbagai elemen masyarakat sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.

Integritas, kapasitas kepemimpinan, kecakapan berkomunikasi, serta kemampuan bekerja sama dengan Presiden harus menjadi pertimbangan utama.

Adi menilai Wakil Presiden mendatang harus mampu membantu memastikan keberlanjutan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2025–2029 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Ia menyoroti pentingnya penguatan Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, pembenahan politik dan hukum, reformasi birokrasi, serta pemberantasan korupsi.

Selain itu, agenda pertahanan dan keamanan, toleransi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, hingga pembangunan desa juga membutuhkan koordinasi pemerintahan yang kuat.

Dalam aspek ketatanegaraan, Adi mengingatkan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak berarti pemerintahan kehilangan dasar hukum untuk menjalankan tugasnya.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tetap menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Karena itu, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan selama proses pengisian jabatan berlangsung.

Ia juga mengingatkan agar perdebatan politik tidak berkembang menjadi spekulasi, penyebaran informasi menyesatkan, maupun ketegangan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pemerintah dan lembaga negara perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai tahapan serta dasar hukum pengisian jabatan Wakil Presiden. Aparat keamanan juga harus tetap profesional, netral, dan menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai.

Pada akhirnya, Adi menegaskan bahwa persoalan pengganti Gibran tidak semestinya hanya dipandang sebagai perebutan posisi politik.

Lebih dari itu, proses tersebut merupakan ujian terhadap konsistensi penegakan konstitusi, kepastian hukum, dan kualitas demokrasi Indonesia.

“Asal pencalonan memerlukan kejelasan hukum. Mutu kepemimpinan memerlukan integritas dan kecakapan. Pengabdian seorang Wakil Presiden pada akhirnya ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia,” demikian penegasan Adi Warman.

Adi Warman dikenal sebagai Ketua Umum GN-PK, ahli hukum, sekaligus pengamat politik dan keamanan. (*)