Legislator Fraksi Partai Golkar Dapil Lambar 1 Lakukan Reses di Sukau

LAMPUNG BARAT, BEBAS – Hari ini,Senin 15 November 2021 sejumlah anggota DORD Kabupaten Lampung Barat memulai salah satu agenda kerja yang telah diagendakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,yakni reses.Reses kali ini merupakan reses tahap ke tiga yakni dimulai tanggal 15 sd 20 November 2021 dengan agenda reses mendengarkan serta menampung aspirasi masyarakat terkait program-program pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah terealisasi.

Hal tersebut terungkap saat salah seorang legislator Dapil 1 Lampung Barat yang juga sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD setempat,Ismun Zani,S.I.P melakukan reses di salah satu Kecamatan yang masuk dalam Dalil Lambar 1 yakni Kecamatan Sukau,Senin 15-11-2021 bertempat di kediaman Wanzori salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Sukau.

Hadir dalam acara tersebut tokoh masyarakat, tokoh agama,tokoh wanita ,tokoh pemuda serta masyarakat lainnya.Dalam kesempatan itu Ismun Zani yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Lampung Barat menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif dari segenap masyarakat Kecamatan Sukau yang telah berkenan untuk menghadiri acara resesnya.

“Saya sebagai pribadi dan juga sebagai anggota DPRD Lambar tentunya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas antusiasme dan partisipasi dari segenap hadirin untuk menghadiri acara reses tahap ke-tiga dari kami sebagai wakil masyarakat Kecamatan Sukau ini di lembaga DPRD Kabupaten Lampung Barat”puji Ismun.

Dalam acara reses tahap ke-tiga itu berbagai permasalahan dan afresiasi dari masyarakat terungkap terkait program-program dari Pemerintah Daerah yang telah terealisasi. Salah seorang peserta menyoroti tentang kelangkaan pupuk bersubsidi dan Gas Elpiji yang dirasakan sangat dibutuhkan masyarakat.Pihajnya meminta kepada Ismun Zani untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah untuk segera mencarikan solusinya.

Menanggapi permasalahan dan aspirasi yang disampaikan salah seorang tokoh masyarakat itu, Ismun Zani berjanji akan segera membicarakan dengan pemerintah daerah khusunya yang menjadi mitra kerjanya di komisi.Selain masalah kelangkaan pupuk bersubsidi dan Gas Elpiji, seorang tokoh wanita mengeluhkan akan pelayanan dari PDAM Limau Kunci yang dinilainya tidak maksimal.Iapun menjelaskan tentang pelayanan yang tidak maksimal yang dimaksud yakni tidak layaknya untuk dikonsumsi air dari PDAM.

“Kami sampaikan kepada Bapak terkait pelayanan dari PDAM Limau Kunci.Air yang kami konsumsi khususnya di Pekon Buay Nyerupa ini sangat tidak layak konsumsi.Selain kwalitas airnya yang sangat tidak layak konsumsi,besaran pembayarannyapun dirasakan sangat memberatkan.Artinya pihak PDAM memutuskan jumlah pembayaran setiap bulannya tidak sesuai dengan pemakaian” terang tokoh wanita tersebut. (FIK)